Tamsil Linrung Klarifikasi Tuduhan “Makelar Anggaran”

Jakarta—31 Agustus 2005, Anggota Panitia Anggaran/Komisi IX DPR RI Tamsil Linrung yang dicantumkan sebagai salah satu dari lima anggota Dewan sebagai calo atau makelar Anggaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2005 yang dituduhkan dan disebarkan anggota Komisi V Moh Darus Agab.

“Saya adalah Sekretaris Tim Kecil Panitia Anggaran untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2005. Tim ini beranggotakan 53 anggota Dewan. Baik terhadap yang 53 anggota tim tersebut maupun terhadap anggota Dewan lainnya (sesuai dengan hak budget) sah-sah saja untuk mengusulkan atau merekomendasikan daerah-daerah mana saja yang laik mendapatkan bantuan akibat bencana.

Sebagai anggota Dewan yang berasal dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan, saya sangat memahami keadaan beberapa kabupaten yang pernah terkena bencana, diantaranya; yakni Gowa, Sidrap, dan Enrekang. Kabupaten Gowa pernah dilanda tanah longsor Gunung Bawakaraeng, di Sidrap terjadi flu burung, dan di Enrekang gagal panen akibat banjir. Meskipun untuk daerah-daerah tersebut saya merekomendasikan untuk mendapatkan bantuan bencana, namun, tidak ada itu permintaan fee dan segala macamnya,” kata Tamsil.

Menurut Tamsil, Tim Kecil Panitia Anggaran untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2005 masih membahas dana yang totalnya mencapai Rp 2 triliun itu. Sementara dananya sendiri masih di tangan Pemerintah. “Tim Kecil ini juga bertugas memverifikasi dana yang akan disalurkan. Jadi, tidak benar kalau (anggota) Dewan terlibat seperti yang dituduhkan Saudara Darus Agab,” tandas Tamsil.

Tamsil sangat menyayangkan tuduhan Darus Agab yang sumir itu. “Saya mempertanyakan apakah dia mendapat data itu secara resmi atau dari selebaran. Kalau dari selebaran, mestinya tidak laik dipermasalahkan dalam paripurna.

Tapi jika itu dari sumber yang resmi, misalnya mitra kerja komisi V, bukan hanya pak Darus kami pun sangat tersinggung karena ini berarti kami selaku anggota dewan, terlebih panitia anggaran, ternyata aspirasi yang diwakilinya tidak diperhatikan bahkan pemerintah lebih mengakomodir kepentingan pihak-pihak luar secara subyektif.

Mestinya hal ini tuntas dulu dipertanyakan dengan mitra kerja pak Darus, yakni PU” ucapnya.“Meskipun begitu kami selalu siap untuk diklarifikasi Badan Kehormatan, lebih cepat lebih bagus, terbuka maupun tertutup,” lanjutnya.==Selesai==

This blog is being under construction